Artikel

Komisi IV DPRD Kabupaten Subang memanggil Dinas Pendidikan dan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Ciasem, Selasa (20/05/2025).

Hal ini dilakukan menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dugaan pungutan liar pasca pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Komisi IV itu, para legislator menyoroti pentingnya tata kelola dana BOS yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Ketua Komisi IV DPRD Subang, Zainal Mufid Z, S.H. menyebut kasus ini sebagai alarm keras bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana pendidikan.

“Dana BOS harus dikelola secara nontunai agar setiap transaksi tercatat dengan baik, mudah diaudit, dan tidak menumpuk di akhir tahun. Ini penting untuk mencegah potensi manipulasi,” ujarnya

Ia juga menegaskan perlunya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), platform resmi yang diwajibkan pemerintah untuk seluruh pembelian barang dan jasa oleh sekolah.

“Ini bukan sekedar soal efisiensi. SIPLah menjawab kritik BPK soal lemahnya administrasi SPJ dan kualitas SDM tenaga administrasi sekolah. Kita harus maksimalkan sistem digital yang sudah disiapkan negara,” katanya.

Zainal Mufid menyoroti masih lemahnya penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) di sejumlah sekolah, yang membuka celah bagi temuan. Untuk itu, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan memperkuat pelatihan bagi kepala sekolah dan operator BOS terkait tata kelola keuangan dan pemanfaatan sistem digital seperti SIPLah dan ARKAS.

“Penguatan SDM adalah kunci, jangan bebankan tanggung jawab administrasi keuangan pada guru atau kepala sekolah yang tidak dibekali keahlian teknis. Harus ada tenaga operator khusus,” tegasnya.

Selanjutnya Komisi IV DPRD Subang berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan sistem pengelolaan dana BOS demi meningkatkan mutu pendidikan serta mencegah praktik-praktik yang mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Subang.