Artikel

Ketua DPRD Kabupaten Subang Victor Wirabuana Abdurachman, S.H. menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Kota Bandung pada Rabu, (04/06/2025). 

Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, diikuti kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Barat. Rakor ini merupakan bagian dari koordinasi KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, untuk memperkuat integritas tata kelola pemerintahan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Subang dan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita yang hadir langsung mewakili Kabupaten Subang. Keduanya tampak solid menyuarakan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

“Pemkab dan DPRD Subang berkomitmen menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program. Ini bukan sekadar seremoni, tapi bagian dari tekad bersama,” ujar Reynaldy.

Selanjutnya  Ketua DPRD Subang menuturkan, komitmen bersama tersebut menjadi sebuah semangat dan juga antisipatif terhadap penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Kami di DPRD Kabupaten Subang mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi. Fungsi pengawasan yang kami miliki akan terus diperkuat agar seluruh kebijakan dan program daerah berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, para Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat melakukan penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi. Dokumen ini menjadi simbol keseriusan seluruh pihak dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya tata kelola APBD yang terbebas dari intervensi, serta penguatan pengawasan dan pengendalian.

“Fokus kita adalah pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Korupsi harus diberantas dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Menurutnya, dalam aksi pencegahan korupsi yang merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang baik, maka harus dimulai sejak perncanaan. Selanjutnya perencanaan harus menghasilkan outcome yang maksimal sehingga pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien.