Artikel

SUBANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si., mewakili Bupati Subang, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut digelar pada Rabu, (01/10/2025), bertempat di Gedung DPRD Subang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurachman, S.H., didampingi Wakil Ketua III DPRD, Udaya Romantir,, S.AN. serta dihadiri oleh 30 anggota DPRD Kabupaten Subang.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut unsur Forkopimda, para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Subang, para Kepala OPD, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam paripurna, masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Subang menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda RAPBD 2026. Fraksi Golkar menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah yang harus terus ditingkatkan, pengelolaan aset daerah yang lebih mandiri, serta penguatan kinerja BUMD. Selain itu, mereka juga mendorong peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta, pemanfaatan teknologi, digitalisasi pelayanan, penguatan regulasi dan penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.

Fraksi Golkar juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan yang telah disusun oleh Bupati Subang, sebagaimana tercermin dalam dokumen Raperda RAPBD 2026.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana serta dinamika sosial dan ekonomi yang tidak menentu. Fraksi Gerindra menyampaikan harapan agar momentum perubahan kepemimpinan menjadi landasan untuk menghadirkan perubahan yang lebih substantif, bukan hanya formalitas, demi terwujudnya Subang yang adil dan bermasyarakat.

Fraksi NasDem dalam pandangannya berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan jawaban secara rinci atas catatan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi, guna memastikan proses pembahasan RAPBD bersama Badan Anggaran DPRD menghasilkan kebijakan fiskal yang efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Fraksi PKB menyampaikan dukungan terhadap peningkatan pembangunan, namun memberikan catatan agar pembangunan infrastruktur diprioritaskan bagi kepentingan rakyat, khususnya untuk jalan desa, irigasi, pertanian, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan.

Fraksi PKS berharap peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dilihat dari sisi nominal, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang secara keseluruhan.

Sedangkan Fraksi Amanat Demokrat menegaskan bahwa penyusunan RAPBD tahun 2026 tidak boleh sekadar menjadi kelanjutan teknis dari tahun sebelumnya atau sekadar penyesuaian anggaran. Fraksi ini menekankan pentingnya menjadikan APBD sebagai pondasi strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembentukan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

Dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi ini, diharapkan proses pembahasan RAPBD 2026 dapat berlangsung secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat Subang.