Artikel

Ribuan tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun menuntut Pemerintah Kabupaten Subang untuk mengangkat mereka menjadi PPPK. Para tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 Kabupaten Subang pun mendatangi Gedung DPRD untuk mengadakan audiensi pada Rabu, (15/01/2025).

Desakan ini muncul karena sejumlah guru honorer tersebut telah bekerja bertahun-tahun dengan gaji minim sekitar Rp 300 ribu per bulan. Meski telah berusaha mengikuti ujian tes, mereka tetap gagal.

Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana Abdurachman, S.H. menegaskan pihaknya akan mendukung perjuangan para pegawai honorer, termasuk terkait dengan pengangkatan kategori R2 dan R3. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Pemkab Subang saat ini memprioritaskan pengangkatan R2, yaitu peserta eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang dinyatakan lulus.

Sementara itu, untuk kode R3, pengangkatan ini ditujukan bagi peserta non-ASN yang telah terdaftar dan dinyatakan lulus.

“Kami akan berusaha kepada BKPSDM agar pengangkatan berikutnya tidak hanya untuk R2, tetapi juga untuk R3. Misalnya, jika tahun depan ada pengangkatan seribu orang, kami berharap setengahnya bisa R2 dan setengahnya lagi R3,” Pungkas Ketua DPRD.

Selanjutnya DPRD Subang dalam waktu dekat ini berencana akan mengkonfirmasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Subang untuk membahas nasib ribuan pegawai honorer yang hingga kini belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami akan memanggil BKPSDM terkait pengangkatan PPPK penuh waktu. Nanti kami akan sampaikan kembali kepada teman-teman yang hadir saat ini apa yang menjadi tuntutan mereka,” ujar Ketua DPRD Subang.